Bandung, Balance-News.Com

Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Wilayah Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Kujangsari, diduga tidak transfaran.

Ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan PIPPK yang ditemukan, diantaranya Tidak ada / tidak terpasangnya Papan Nama mengenai informasi pengerjaan PIPPK dibeberapa titik lokasi pengerjaan seperti Pengaspalaan gang di Rw. 01, pengerjaan perbaikan jalan gang (paving blok) di RW.02, pengerjaan perbaikan jalan gang (pengaspalan) di RW. 03 dan pengerjaan jalan gang (hot mix) di RW. 10 Kelurahan Kujang sari.
Pelaksana pengerjaan PIPPK di wilayah Kelurahan Kujangsari dikerjakan oleh pikak ke 3 dari pengusaha ( Cv. Renjani dan PT. Sahla pratama) dan tidak ada keterlibatan warga sekitar.

Padahal dari tahun anggaran 2018 terdapat opsi dalam PIPPK yaitu pelaksanaan Swakelola tipe 3, dimana PIPPK direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.

Hal ini sinergi dengan harapan pemerintahan Kota Bandung, bahwa dengan tingginya peran serta, partisipasi dan monitoring pelaksanaan PIPPK oleh masyarakat, mampu mengembangkan gagasan, kreativitas, aktivitas dan keswadayaan dalam membangun wilayahnya sendiri.

Semuanya ada dalam Peraturan Walikokota Bandung Nomor. 107 tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas peraturan Walikota nomor. 281 tahun 2015 tentang pelaksanaan PIPPK tahun 2018.

Hal tersebut di atas sudah dicoba untuk dikonfirmasi dan diklarifikasikan kepada pihak Lurah Kujang sari Kec. Bandung Kidul Dra. Yunika Hastini, M.si. tapi sejauh dan hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak Lurah itu sendiri terkait pelaksanaan PIPPK di wilayah kerjanya.

Jangan sampai pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul tidak optimal dan tidak terbuka, sehingga hanya menguntungkan bagi pihak atau golongan tertentu dan bisa menyesatkan warga.

(beng_blnc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *