Kabupaten,Bandung-Balance-news Terkait Pemberitaan Media, Kades Dan 9 Orang warga Geruduk Rumah Wartawan Berbau Intimidasi, Mengundang Reaksi Sesama Jurnalis!?

KAB. BANDUNG

Kedatangan segerombolan orang (total 9 orang), konon atas nama para Ketua RW dan Tokmas (Tokoh Masyarakat) yang geruduk rumah wartawan media MPN inisial (WN), dipimpin MN (inisial) salah satu Kades yang ada di wilayah Kec. Pangalengan, Selasa 6/4/2021. Pukul 18:20 – 19:30 WIB.

Fakta yang seharusnya Kades miliki Hak Jawab dan Hak Koreksi apabila ada pemberitaan dianggap tidak sesuai. Dibuat tertulis bisa atas nama pribadi dan pejabat desa nya, bisa memakai kuasa hukumnya.

Bukanlah hak Jawab apabila mau counter Attack / perlawanan terhadap isi berita yang sudah tayang berita.

Karena hal itu sudah masuk produk karya tulis jurnalistik / Pers. Kepada Pemimpin Redaksi-lah seharusnya buatkan “Hak Jawab / Hak Koreksi” secara resmi.

Bukannya malah hasil pemberitaan dibalikannya fakta opininya hingga berhadapan dengan warga. Dimana warga adalah wewenang pemimpin warganya secara fungsional ya Kades. Sebab yang diberitakan tersebut adalah kebijakan Kades bukan warga.
Jelas banyak aturan hukum hal ini dilanggar.

Maksud hati satroni rumah wartawan WN tersebut, konon maksud dan tujuannya MN mau klarifikasi/mediasi atas ketidaksetujuan pada isi pemberitaan produk Media MPN, yang telah ditayangkan pada tanggal 9 Maret 2021.

Padahal secara aturan menurut UU No 40 Tahun 1999 BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 11 dan 12, yang harus ditempuh Kades MN adalah “Hak Jawab” dan bila ada counter data dan berkas bahan study comparative. Kades harusnya ajukan “Hak Koreksi” atas nama Kades/ Kuasa Hukumya (bila ada) kepada Pemimpin Redaksi MPN.

Sebab apapun permasalahan yang jadi masalah telah menjadi produk jurnalistik /Pers.

UU No 40 Tahun 1999 Tentang PERS
BAB I
KETENTUAN UMUM

  1. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
  2. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
  3. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
  4. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
  5. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
  6. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

Perlu untuk diketahui, bahwa segala permasalahan berita yang telah dimuat / ditayangkan update online, hal itu menjadi tanggung jawab Redaksi, bukan lagi tanggungjawab wartawan sebagai Kontributor bahan berita aktual yang masuk ke redaksi.

Atas kejadian hari kemarin, selasa 6/4/2021, dimana seorang Kades konon beserta para ketua RW dan Tokmas berjumlah 9 orang yang dipimpin Kades mendatangi rumah Wartawan bergerombol.

Maka analisa kami sebagai Pewarta. Bahwa hasil analisa diskusi kami bersama Pewarta lainnya tadi siang, Rabu 7/4/2021. Pukul 12:30 hingga selesai.

Terkait permasalahan pemberitaan Media MPN dengan Reporternya WN. Kami sepakat berkesimpulan.

Bahwa Kades beserta yang lainnya, terindikasi berpotensi melanggar aturan hukum, baik UU No 40 tahun 1999 Tentang Pers, juga terindikasi melanggar KUHPidana umum terkait pasal intimidasi dan pengancaman.

Sepakat untuk kami sebagai Tim Lipsus Pewarta temuan kasus. Menyarankan agar WN, Reporter Media MPN, menindak lanjutinya untuk LP-kan Kades dan yang lainnya ke pihak berwajib.

Kesimpulan fakta berdasarkan keterangan WN dan rekaman pembicaraan yang kami sebagai para jurnalis dengar langsung saat analisa bersama. Rabu 7/4/2021.

Bahwa adanya obrolan panas antara MN + Tokmas lainnya dengan Jurnalis WN dirumah WN pada Jam bada Maghrib sampai Isya yang berkatagori desakan MN mengarah pada penekanan agar WN datang ke kantor Desa dan akan dihadapkan dengan warga langsung.

Bahwa jurnalis WN dengan pemberitaannya dianggap telah menyumbat berjalannya pembangunan kesejahteraan Warga desa. Sehingga warga geram mengarah unsur ancanman WN akan di handapkan dengan warga untuk audensi langsung.

( Red-Blcn )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *